OLEH : JOHN DISTA,SH,MH,CTTAdvokat Senior dan Mantan Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Republik Indonesia terhitung tanggal 17 Juni 2O26,telahmengundangkan dan memberlakukan Undang Undang R...
Oleh: NAUPAL AL RASYID, SH., MH (Alumni GMNI/Direktur LBH Fraksi ’98) Secara substantif kegiatan advokasi dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi rakyat yan...
Oleh: NAUPAL AL RASYID, SH., MH (Direktur LBH FRAKSI ’98) Merujuk pada pendapat Immanuel Kant, pemuda harus didorong untuk berpikir secara mandiri dan rasional serta tidak hanya menerima apa yang diaj...
Oleh : JOHN DISTA,SH,MH,CTT (ADVOKAT SENIOR) Pembuat Undang-Undang di Indonesia, sejak tahun 2001 melalui Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Tenta...
Oleh: NAUPAL AL RASYID, SH., MH (Direktur LBH FRAKSI ’98) Faktor paling signifikan penyebab korupsi di daerah adalah tingginya biaya politik, akibat mahalnya ongkos pencalonan dalam Pilkada yang mendo...
Oleh: NAUPAL AL RASYID, SH., MH (Direktur LBH FRAKSI ’98) Kewenangan pejabat publik adalah kemampuan untuk mengambil tindakan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak me...
Oleh: Naupal Al Rasyid., SH., MH., (Direktur LBH Fraksi ‘98) Ada yang menarik pada dinamika politik belakangan ini di Indonesia, salah satunya pemikiran tentang Impeachment Wakil Presiden atau barangk...
Oleh : R.M. Dirgantoro Ario K., S.I.P., S.E., M.M. (Mahasiswa program S2 Hukum Universitas Narotama, Surabaya) Pembaruan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang H...
(NAUPAL AL RASYID, SH., MH – Direktur LBH FRAKSI ’98) Meskipun oleh Von Savigny menyatakan bahwa hakim bukanlah corong undang-undang, seorang hakim harus dapat menggali nilai-nilai yang hidup, t...
Oleh: Andi Alfajri (Mahasiswa Dirasat Islamiyah UIN Jakarta) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting...